permendagri no 13 tahun 2006. Permendagri No. permendagri no 13 tahun 2006

 
 Permendagri Nopermendagri no 13 tahun 2006  3 Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2006, Pasal 11 ayat (3)

Dalam sistem pengelolaan keuangan, istilah ini kita jumpai pada UU No. PERATURAN MENTERI PENDIDIKAN NASIONAL NOMOR 24 TAHUN 2006 Tentang PELAKSANAAN STANDAR ISI DAN STANDAR KOMPETENSI KELULUSAN DEPARTEMEN PENDIDIKAN NASIONAL ; 2. Field Value; Publisher: Badan Pengelolaan. 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara, PP No. 7 Tahun 2001; UU No. Dasar hukum peraturan tersebut adalah UU No. 58 Tahun 2005; PP No. Juru Ketik at Operator Komputer. Peraturan Menteri Koordinator Bidang Kesejahteraan Rakyat Nomor 3/PER/MENKO/KESRA/1II Tahun 2007 tentang. 2006. Tag: PERMENDAGRI 13 TAHUN 2006 DAN LAMPIRANNYA. Untuk lebih jelasnya dapat dilihat dari tabel sebagai berikut : No. DAFTAR ISI Proses Halaman A. 59, BN. 1 Tahun 2023 Jabatan Fungsional. 1 Tahun 2004; UU No. 59 Tahun 2007 tidak pernah menyebutkan tentang “perencanaan kebutuhan” barang milik daerah. 67 Tahun 2008 (X) Permen No. 30 Th. Apa itu SiLPA? Berdasarkan Permendagri nomor 13 tahun 2006 dan nomor 77 tahun 2020, Sisa Lebih Perhitungan Anggaran yang selanjutnya disingkat SiLPA adalah selisih lebih realisasi penerimaan dan pengeluaran anggaran selama satu periode anggaran. 13 Tahun 2020 tentang Organisasi dan Tata Kerja Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor. Permendagri No. Atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah; 12. Pengelolaan keuangan daerah yang diatur dalam peraturan menteri ini meliputi kekuasaan pengelolaan keuangan. 13 Tahun 2006 Tentang Tentang Pedom. 24 Tahun 1983; PP No. Permen No. Peraturan Pemerintah (PP) tentang Pengelolaan. (2) Setiap SKPD yang mempunyai tugas memungut dan/atau menerima. Permenkeu 2020. Tahun 1945. Data and Resources. 4. 1-2003 Mengenai Peranti Listrik Rumah Tangga dan Sejenisnya -Keselamatan- Bagian 1 : Persyaratan Umum, Sebagai Standar Wajib 2018: Permen No. a. Perka ANRI Nomor 5 Tahun 2005 ini sudah dicabut dan dinyatakan tidak berlaku sejak Perka ANRI Nomor 3 Tahun 2006 telah ditetapkan. 38 Tahun 2007; PP No. idDownload file Permendagri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah yang ditetapkan oleh Mendagri pada 15 Mei 2006. 2012/NO. PERATURAN MENTERI DALAM NEGERI NOMOR 13 TAHUN 2006 TENTANG PEDOMAN. 13 Tahun 2006 sebagaimana telah. Bidang Pertanian dan Ketahanan. Kepada Yth, Gubernur, Bupati, Walikota Se-Indonesia; Kepala Dinas, Badan, Kantor Dan Lembaga Teknis (Prov/Kab/Kota) Sekretariat DPRD Prov/Kab/Kota Se- Indonesia (Dimohon Hadir Bersama/Menugaskan. Perbup No. Tahun 2005 Nomor 108, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4548); 2. 38 Tahun 2007; PP No. 2021. Subjek APBD -. 8K views • 112 slides Program Kegiatan Menurut Permendagri 13 Th 2006 WEST NUSA TENGGARA 47. 18 Tahun 2005 Tentang Kode dan Dat. Peraturan Menteri Dalam Negeri . TENTANG. PERATURAN PEMERINTAH REPUBLIK INDONESIA NOMOR 6 TAHUN 2006 TENTANG PENGELOLAAN BARANG MILIK NEGARA/DAERAH DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA PRESIDEN REPUBLIK INDONESIA, Menimbang : bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 48 ayat (2) dan Pasal 49 ayat (6) Undang-Undang. Peraturan Menteri Dalam Negeri (Permendagri) tentang Pakaian Dinas Bagi Aparatur Sipil Negara Di Lingkungan Perangkat Daerah Yang. 58 Tahun 2005 yang dijabarkan lebih rinci dalam Permendagri No. 127 tahun 2021; perbup no. 39 Tahun 2020 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan BLUD RSUD Lubuk Sikaping. Pakaian Dinas Bagi Aparatur Sipil Negara Di Lingkungan Perangkat Daerahyang Menyelenggarakan Sub Urusan Kebakaran. Halaman ini telah diakses 480 kali. Peraturan Menteri dalam Negeri PERMENDAGRI Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah. Permendagri No. 22 tahun 1999, Peraturan Pemerintah (P P) N o. 21 Tahun 2011 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah, pelaksanaan pergeseran objek dan/atau rincian objek belanja perlu diatur dengan Perkada. 4. 23 tahun 2014 tentang Pemerintah Daerah yang merupakan revisi dari Undang-Undang No. Klasifikasi Belanja Menurut Urusan Wajib Menurut Permendagri Nomor 13 Tahun 2006 Pasal 32 ayat (2. Penyusunan Anggaran Pendapatan Dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2011 Permendagri No. PELAPORAN KEUANGAN DAN KINERJA INSTANSI PEMERINTAH. Keputusan Presiden Nomor 40 Tahun 1974 tentang Tata Cara Penjualan Rumah Negeri; 14. : 13/PRT/M/2006 Organisasi dan Tata Kerja Balai Wilayah Sungai PerMen No. Belum Tersedia. No. 11 Tahun 2007 tentang Standar sarana dan prasarana kerja Pemerintah Daerah 4. Permendagri No. PERMENDAGRI: Tempat Penetapan:-Tanggal Penetapan: 1 January 1970: Tanggal Pengundangan: 1. bahwa ketentuan Pasal 59 Peraturan Pemerintah Nomor 122. Evaluasi adalah pengkajian dan penilaian terhadap rancangan perda yang diatur sesuai Undang-Undang di bidang pemerintahan daerah dan peraturan. NOMOR :05 Tahun 2006 TANGGAL :1 Agustus 2006 1. Beranda. 21 tahun 2011; peraturan bupati nomor 109 tahun 2021; peraturan mentri dalam negri no 19 tahun 2016; peraturan daerah. 43 Tahun 2015 tentang Organisasi dan Tata Kerja Kementerian Dalam Negeri (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 1667); 12. id : 24 HLM Peraturan Menteri Dalam Negeri (Permendagri) tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 Tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah PP No. 71/MenHut/II/2009 tentang Pedoman Penyelenggaraan Hutan Kota (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 484); 15. MODEL BUKU ADMINISTRASI DESA 1. com, terima kasih. Permendagri No. 61 Th. Direktorat Jendral Cipta Karya Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan RakyatPermen PUPR No. jkn. 13 Tahun 2006 tentang Pedoman. Peraturan Mentri Dalam Negri Nomor 59 Tahun 2007 tentang Perubahan Atas Permendagri No. pelaksanaan APBD, Permendagri No. doc: 225 KB: Dokumen. Download dan unduh peraturan menteri dalam negeri nomor 13 tahun 2006 tentang pedoman pengelolaan keuangan daerah. 27 Tahun 2014; Permendagri No. 2-2005Mengingat : 1. Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara, dan UU No. Download Free PDF View PDF. Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah; Mengingat : 1. Lampiran Permendagri No 20 Tahun 2018: 20:. 21 Tahun 2011-Ttg Perubahan Kedua Permendagri No 13 Tahun 2006 KEUANGAN DAERAH. Tarif. didasarkan pada Permendagri No. 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah. go. 2022/No. PP No. 2005 Ttg. 24 Tahun 2006. 3 Tahun 1998, Pasal 3 ayat (2) Subbagian Hukum BPK Perwakilan Provinsi Kalimantan Utara 8. Preview. 59 tahun 2007 tentang. 24 Tahun 2005 tidak ada, Lampiran AXXT Format penetapan rancangen peraturan kepala —daerah tentang perjabaran APBD _ 22, Lampiran AXKTT Tawal penyusunan APEDfaie LAMPIRAN A. DAFTAR ISI Proses Halaman A. 16 Tahun 2007 Tentang Tata Cara Ev. Permendagri No. Pengelolaan keuangan daerah yang diatur dalam peraturan menteri ini meliputi kekuasaan pengelolaan keuangan daerah, asas umum dan struktur APBD, penyusunan. PERMENDAGRI No. Medan Merdeka Utara No. Download. Peraturan Menteri Dalam Negeri (Permendagri) Nomor 26 Tahun 2006 Pedoman Penyusunan Anggaran Pendapatan Dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2007 DETAIL PERATURAN Abstrak. 21 Tahun 2011 tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 Tentang. 22 Tahun 2006; Perda Kota Bandar Lampung No. 23 tahun 2014, Pasal 316 ayat (2). Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 17 Tahun 2006 jo Permendagri No. 13 Tahun 2006) adalah semua kewajiban daerah yang diakui sebagai pengurang nilai kekayaan bersih dalam periode tahun anggaran yang bersangkutan. id : 225 hlm. 13 Tahun 2006 Pasal 1 (6) disebutkan bahwa pengertian dari Keuangan Daerah adalah semua hak dan kewajiban daerah dalam rangka penyelenggaraan pemerintahan daerah yang dapat dinilai dengan uang termasuk didalamnya segala bentuk kekayaan yang berhubungan dengan hak dan kewajiban daerah tersebut. . Peraturan Menteri Dalam Negeri No. Permendagri No. Peraturan Perundang-undangan. 0. 11-19. Undang-Undang. 24 Tahun 2006. NOMOR 31 TAHUN 2014 TENTANG PERUBAHAN ATAS UNDANG-UNDANG NOMOR 13 TAHUN 2006 TENTANG PERLINDUNGAN SAKSI DAN KORBAN DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA PRESIDEN REPUBLIK INDONESIA, Menimbang : a. 33. PERATURAN MENTERI DALAM NEGERI NOMOR 13 TAHUN 2006 TENTANG PEDOMAN PENGELOLAAN KEUANGAN DAERAH. 1. Informasi lainnya yang dianggap perlu. PerMen No. Peraturan Presiden Nomor 11 Tahun 2015 tentang. Masalah yang umum terjadi adalah kesalah pahaman mengenai SiLPA ini yang dianggap sebagai Pendapatan Asli Daerah/Desa, padahal kalau dilihat dari Permendagri No. go. Permendagri No. Output sistem pencatatan juga pengelolaan. 13 Tahun 2006, Raperda beserta lampiran-lampirannya yang telah disusun dan disosialisasikan kepada masyarakat untuk selanjutnya disampaikan oleh kepala daerah kepada DPRD paling lambat pada minggu pertama bulan Oktober tahun anggaran sebelumnya dari. 2006. 13 Tahun 2006 sebagai pengganti Kepmen No. 15, 2013 • 0 likes • 55,182 views. Kepada Yth, Gubernur, Bupati, Walikota Se-Indonesia; Kepala Dinas, Badan, Kantor Dan Lembaga Teknis (Prov/Kab/Kota) Sekretariat DPRD Prov/Kab/Kota Se- IndonesiaPermendagri No 108 Tahun 2019 tentang Peraturan Pelaksanaan Perpres Nomor 96 Tahun 2018 tentang Persyaratan dan Tata Cara Pendaftaran Penduduk dan Pencatatan Sipil. Keputusan Presiden. 21 Tahun 2011 tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 Tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah Belanja daerah (Permendagri No. Tarif Penuh adalah tarif. . tentang Pengelolaan Keuangan Daerah, perlu ditetapkan Peraturan Menteri Dalam Negeri tentang Pedoman. 58 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah - Permendagri No. 24-2006. Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah Menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 108,. 13. STATUS PERATURAN Dicabut dengan. Dasar Hukum Peraturan tersebut ialah: UUD 1945 Pasal 18 ayat (6); UU. Peraturan Pemerintah (PP) NO. 13 Tahun 2006, Raperda beserta lampiran-lampirannya yang telah disusun dan disosialisasikan kepada masyarakat untuk selanjutnya disampaikan oleh kepala daerah kepada DPRD paling lambat pada minggu pertama bulan Oktober tahun. 9 Tahun 2015; PP No. 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah; b. Peraturan Perundang-undangan. id : 73 hlm. Peraturan. Pelaporan Dan Pertanggungjawaban Pelaksanaan APBD. 59 Tahun 2007 dalam struktur organisasi pengelolaan keuangan terkait dengan system dan prosedur pengeluaran. 27 Tahun 2009 Perubahan Kedua Permen 19-2005. Pedoman Penyelenggaraan Bulan Bhakti Gotong Royong Masyarakat: 42:telah diganti dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah. Nordiawan, Deddi (2010) Akuntansi Sektor Publik, Salemba Empat, Jakarta. NOMOR 13 TAHUN 2006 TENTANG PEDOMAN PENGELOLAAN KEUANGAN DAERAH DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA, MENTERI DALAM NEGERI,. 55 Tahun 2008 tentang Tata Cara Penatausahaan dan Penyusunan Pertanggungjawaban Bendahara serta Penyampaiannya. Judul. 13 Tahun 2006 pada pasal 12 ayat 5 dan 6, yaitu mengendalikan pelaksanaan kegiatan, melaporkan perkembangan pelaksaaan kegiatan dan menyiapkan dokumen anggaran atas beban pengeluaran pelaksaan kegiatan. unit layanan pengadaan. tentang. 97 KB) Terima kasih sudah berkunjung. This document was uploaded by user and they confirmed that they have the permission to share it. Permendagri No. Beranda Produk Hukum Peraturan Perundang-undangan Peraturan Menteri Dalam Negeri Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 23 Tahun 2006. 2006 Ttg Tata Penyerahan Urusan Pemerintahan Kabupaten Kota Kepada Desa_2: 30: 2006: Download: No. 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah; b.